Sejumlah pegawai PDAM Tirta Betuah Banyuasin menghadap ke Wakil Ketua DPRD Banyuasin untuk menyampaikan keluhan mengenai status mereka.
Senin, 2 April 2012
SRIPOKU.COM, PANGKALANBALAI - Sebanyak 63 pegawai PDAM Tirta Betuah Banyuasin yang terdiri dari pegawai harian tetap, tenaga kontrak dan tenaga harian lepas ancam melakukan aksi mogok kerja. Penyebabnya tidak ada kejelasan status mereka yang sudah bekerja 9-12 tahun dan honor yang masih dibawah upah minimum provinsi (UMP).
Ancaman ini terungkap dalam aksi yang dilakukan pegawai PDAM yang diwakili 17 pegawai yang datang dari PDAM unit Pangkalanbalai, Betung, Sembawa, Airbatu, Talangkelapa, Sungaipinang, Mariana dan Srimulyo Airsaleh kepada pimpinan DPRD Banyuasin yang diwakili H Askolani, Senin (2/3/2012).
Mulyadi dari Unit Sembawa mengatakan, mereka menuntut kejelasan status yang sudah bekerja 9-12 tahun. "Gaji juga yang kami terima dibawah UMR yakni untuk harian tetap Rp 13.000 sehari, kontrak Rp 700 ribu perbulan dan THL Rp 500 ribu,dan duit makan Rp 10 ribu dihitung hari kerja dan jika tidak masuk di potong, sedangkan lembur hanya Rp 500 perjam," katanya.
Yang menyakitkan lagi menurut mereka, 63 pegawai ini belum ditingkatkan status tetapi masuk pegawai baru sebanyak 35 orang.
"Dan gajinya mereka sama dengan yang sudah puluhan tahun kerja," terangnya.
Wakil Ketua H Askolani berjanji akan mengkomunikasikan dengan Bupati terkait persoalan ini. "Inti permasalahan status direktur yang masih pelaksana tugas sehingga belum bisa mengambil kebijakan. Maka kita minta kejelasan kepada bupati apakah masih mau di pakai atau buang direksi sekarang," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar